Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ekonomi Indonesia Dikuasai Asing, Hoaks atau Fakta?

Reporter

image-gnews
Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menjelaskan fakta dan hoaks yang beredar soal ekonomi Indonesia. Hal ini diungkapkan Faisal dalam acara Panggung Kabaret Tek Jing Tek Jing untuk melawan hoaks ekonomi yang mewarnai jalannya kampanye Pilpres 2019 di Gedung Soeharna Hall, Kamis, 11 April 2019.

Baca juga: Neraca Perdagangan Surplus, Darmin: Pertumbuhan Jangan Terganggu

Kabaret ini menampilkan orasi kebudayaan yang dibawakan oleh Faisal Basri. Orasi kebudayaan ini merupakan rangkaian kampanye Pilpres 2019.

Dalam orasi kebudayaan ini, Faisal Basri menampilkan fakta dari hoaks yang beredar. Isu pertama yang disoroti Faisal adalah masalah hoaks 'Ekonomi Indonesia di kuasai asing'. Hoaks beredar menampilkan peta Indonesia yang bertaburan bendera asing.

Faisal membantah sinyalemen tersebut karena data justru menunjukkan ekonomi Indonesia jauh dari dikuasai asing. "Perekonomian Indonesia tidak saja tidak dikuasai asing, melainkan justru sebaliknya, peranan asing relatif kecil dalam pembentukan kue nasional (produk domestik bruto)," kata Faisal.

Sebaliknya, dari waktu ke waktu perekonomian Indonesia justru semakin tertutup. Sepanjang sejarah kemerdekaan, ekonomi Indonesia tidak pernah didominasi oleh asing.

Arus investasi langsung asing (foreign direct investment) yang masuk ke Indonesia rerata setahun hanya sekitar 5 persen dari keseluruhan investasi fisik atau pembentukan modal tetap bruto.

"Angka tersebut sangat kecil apabila kita sandingkan dengan negara-negara tetangga dekat seperti Malaysia dan Filipina, yang peranan modal asingnya berkali lipat jauh lebih besar dari kita," ujar Faisal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan negara komunis sekalipun seperti Vietnam dan negara sosialis seperti Bolivia, Indonesia selalu lebih kecil. Peranan investasi asing di Indonesia berada di bawah rerata Asia, apalagi dibandingkan dengan negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia tidak pernah mengandalkan modal langsung asing untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Akumulasi kehadiran investasi langsung asing hingga sekarang tidak sampai seperempat dari PDB. Dia menuturkan belakangan ini meningkat jika dibandingkan dengan rerata selama kurun waktu 2000-2004 yang baru 7,1 persen, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam (50,5 persen), Bolivia (33,7 persen), Asia (25,7 persen), dan Asia Tenggara (66,1 persen).

Lebih lanjut, Faisal mengatakan pernyataan-pernyataan tentang tenaga kerja asing yang telah mengambil lahan pekerjaan WNI di dalam negeri juga tidak ditopang data akurat.

Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia hingga akhir 2018 ternyata tidak sampai 100.000 orang. Bandingkan dengan jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang jumlahnya hampir 40 kali lipat. Sementara itu, lebih dari 3,65 juta orang Indonesia berjuang dan bekerja di luar negeri.

Pada tahun 2018 mereka mengirimkan US$11 miliar ke sanak keluarganya yang berada di Indonesia. Sebaliknya, remitansi tenaga kerja asing sebesar US$3,4 miliar, sehingga kita menikmati surplus sebesar US$7,6 miliar. "Data ini kian menunjukkan keterbukaan lebih membawa maslahat ketimbang mudarat bagi ekonomi Indonesia," ujar Faisal.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Starlink Masuk RI, Kominfo: Kompetisi Bikin Hidup Lebih Hidup, Kita Tidak Berada di Zona Nyaman

2 hari lalu

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong menjelaskan peraturan tentang public right di gedung Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta Pusat pada Jumat, 1 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Starlink Masuk RI, Kominfo: Kompetisi Bikin Hidup Lebih Hidup, Kita Tidak Berada di Zona Nyaman

Kementerian Kominfo yakin kedatangan investor asing seperti Starlink tak akan mengganggu bisnis perusahaan penyedia layanan telekomunikasi eksisting.


Bahlil Prioritaskan Investor Lokal untuk Investasi di IKN: Asing Masuk Klaster Dua

6 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Bahlil Prioritaskan Investor Lokal untuk Investasi di IKN: Asing Masuk Klaster Dua

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah memprioritaskan pengusaha dalam negeri untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

10 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Imbas Perang Iran-Israel terhadap Ekonomi Indonesia

18 hari lalu

Imbas Perang Iran-Israel terhadap Ekonomi Indonesia

Serangan balasan Iran terhadap Israel meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketegangan ini menambah beban baru bagi ekonomi Indonesia.


Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran

19 hari lalu

Foto kolase:  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. TEMPO/Subekti.
Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran

Yusuf Wibisono turut mengkritik menteri Muhadjir Effendy yang mengklaim tidak ada pengaruh bansos terhadap perolehan suara Prabowo - Gibran.


Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

19 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

Yusuf Wibisono menilai pendapat ketiga menteri di hadapan majelis hakim MK mengecewakan publik.


Faisal Basri Tanggapi Airlangga Hartarto soal Produksi Beras Anjlok 5,88 Juta Ton karena El Nino: Bluffing Luar Biasa

21 hari lalu

Faisal Basri Tanggapi Airlangga Hartarto soal Produksi Beras Anjlok 5,88 Juta Ton karena El Nino: Bluffing Luar Biasa

Faisal Basri mengkritik statment Airlangga Hartarto dalam sidang sengketa Mahkamah Konstitusi yang menyebut produksi beras di Indonesia turun karena El Nino.


Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

21 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

Faisal Basri menanggapi kesaksian empat menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Tiga di antaranya disebut hanya membaca pidato.


4 Pernyataan Faisal Basri Saat Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Termasuk Politik Gentong Babi ala Jokowi

31 hari lalu

Faisal Basri menjadi ahli dari pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
4 Pernyataan Faisal Basri Saat Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Termasuk Politik Gentong Babi ala Jokowi

Ekonom senior UI Faisal Basri jadi ahli dalam sidang sengketa Pilpres di MK. Setidaknya ada 4 poin yang ia tegaska,. termasuk politik gentong babi.


Faisal Basri di Sidang Sengketa Pilpres: Dari Pork Barrel hingga Sebut Sederet Nama Menteri Jokowi

34 hari lalu

Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Faisal Basri di Sidang Sengketa Pilpres: Dari Pork Barrel hingga Sebut Sederet Nama Menteri Jokowi

Faisal Basri mengatakan politik gentong babi di Indonesia lewat program bansos. Ekonom senior UI itu juga menyebut sederet nama menteri Jokowi.